![]() |
gadalombok.co Retno Sirnopati, Ketua Bawaslu Lombok Timur |
LOMBOK TIMUR - Setiap Pemilihan Umum (Pemilu), biasanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Timur (Lotim) NTB, melakukan seleksi pengawas partisipatif. Mereka yang direkrut, akan mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Namun pada tahun ini, Bawaslu Lotim belum melakukan seleksi untuk SKPP.
Ketua Bawaslu Lombok Timur, Retno Sirnopati, (22/2/23) melalui handphonnya menjelaskan, seleksi pengawas partisipatif atau SKPP, merupakan proyeksi dari Bawaslu RI. Untuk di NTB sendiri, pernah melakukan seleksi tahun 2018 sebanyak lima orang, tahun 2019 sebanyak 100 orang, tahun 2020 sebanyak 35 orang, dan tahun 2021 tingkat dasar 100 orang dan tingkat menengah 30 orang.
"Yang jelas untuk saat ini, belum ada proses seleksi pengawas partisipatif atau SKPP,"tegasnya.
Kata Retno, kader SKPP diharapkan ikut mengambil peran aktif, berkoordinasi dengan Bawaslu Lotim dalam melakukan pengawasan partisipatif, membentuk komunitas-komunitas pengawasan. Pengawasan partisipatif diharapkan, guna meminimalisir pelanggaran yang dilakukan baik penyelenggara Pemilu atau pun peserta Pemilu.
"Keterlibatan semua pihak dalam hal pengawasan, demi jalannya setiap tahapan Pemilu, sangat kami harapkan,"ungkapnya.
Lebih jauh disebutkan Retno, belum lama ini sejumlah organisasi kemasyarakatan digandeng, untuk ikut berperan dalam melakukan pengawasan. Salah satunya seperti komunitas nelayan di Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lotim. Bahkan melakukan deklarasi Pemilu damai.
"Mari kita sama-sama melakukan pengawasan tak terkecuali masyarakat. Bila masyarakat menemukan adanya inidikasi pelanggaran, jangan takut melapor ke Bawaslu. Pastinya, kerahasiaan identitas pelapor pasti dijaga,"pungkas Retno. (GL-01)
Komentar