IST/gadalombok.co
TERIMA : Kepala Sekretariat Bawaslu NTB, Lali Ahmad Yani (kanan), menerima piagam penghargaan terbaik kedua katagori CMS, yang diberikan Kepala KPPN Mataram.


MATARAM I gadalombok.co - Transaksi non tunai yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, hingga tingkat Bawaslu Kabupaten dan Kota di NTB, salah satu langkah transparansi anggaran, mencegah terjadinya penyelewengan atau tindak pidana korupsi. 

Terhadap hal itu, mengantarkan Bawaslu NTB, meraih penghargaan terbaik kedua katagori Cash Management System (CMS) atau transaksi digital terbanyak di lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram. Penghargaan langsung diterima Kepala Sekretariat Bawaslu NTB, Lalu Ahmad Yani, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam Digipay Awards tahun anggaran 2023 dan Launching Inovasi Digipay Corner, di Mataram, Rabu (29/5/2024). 

Kepala Sekretariat Bawaslu NTB, Lalu Ahmad Yani, berterimakasih seraya mengapresiasi kinerja jajaran sekretariat Bawaslu NTB, sehingga Bawaslu NTB meraih penghargaan dalam katagori transaksi digital terbanyak di tahun 2023. Semua itu menurutnya, juga tidak lepas dari dukungan semua Bawaslu Kabupaten dan Kota di NTB. Sebab, ada kepatutan dari kinerja jajaran Bawaslu NTB. 

Bawaslu NTB lanjutnya, dinilai sebagai salah satu institusi yang aktif, melaksanakan transaksi non tunai. Itu artinya, sudah sekian persen Bawaslu NTB, sudah bisa mereduksi adanya kecurigaan-kecurigaan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut. 

“Saya merasa bangga atas penghargaan yang diraih, terutama atas kontribusi dan kerjasama  seluruh pihak di Bawaslu NTB dan telah menunjukkan kinerja baik selama tahun anggaran 2023,”ucap Miq Yani, sapaan akrabnya. 

"Dalam penggunaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini, transaksi non tunai agar dipertahankan. Jika di APBN bisa, yakin APBD juga bisa,"tambah Miq Yani. 

Disebutkan, pada tahun-tahun sebelumnya, Bawaslu NTB juga beberapa kali pernah meraih penghargaan katagori terbaik satu dalam hal optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari KPPN Mataram. Indikator KKP sangat banyak. Pada saat itu, Bawaslu NTB secara kebetulan, sebagai pengguna KKP tertinggi, karena intensitas Perjalanan Dinas (Perjadin) yang tinggi. 

"Kalau kartu kredit pemerintah ini, indikatornya banyak-banyakan. Kebetulan memang Bawaslu saat itu pengguna KKP tertinggi karena intensitas perjalanan dinas yang tinggi,"tegasnya. (gl/01)