H. HAERUL WARISIN


LOMBOK TIMUR– Tahun 2026 mendatang, Pemerintah Lombok Timur, mendapat pengurangan anggaran dari pemerintah pusat, Rp 327 miliar. Akibatnya, tahun 2026 nanti Lombok Timur tidak memiliki anggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan, DAK Pendidikan, dan Pekerjaan Umum. Termasuk anggaran Tugas Pembantuan (TP) bersumber dari APBN juga di pangkas pusat. 

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, saat menyampaikan didepan pengurus KONI Lombok Timur di Selong, (1/10/2025), menegaskan, salah satu Solusi menutupi anggaran Rp 327 miliar itu, dengan cara banyak keluar mengetuk pintu semua Kementerian. Artinya, menjadi Bupati sekarang ini tidak main-main. Terlebih sebelumnya, dana transfer pusat ke daerah, sempat terkuras banyak untuk menangani Covid-19. Potongan anggaran yang jelas angkanya sudah terlihat untuk tahun 2026 ini, baginya tidaklah sedikit. Meski pun Pemerintah Provinsi NTB saja terpotong hingga Rp 1 triliun lebih oleh pemerintah pusat.

“Kalau saya sering bolak balik Jakarta, bukan saya pacaran atau kawin di Jakarta. Saya bolak balik carikan Lombok Timur anggaran, pekerjaan, dan program,”ucapnya seraya mengundang tawa dan tepuk tangan riuh.

“Hanya itu caranya. Kalau sekarang jadi kepala dinas, lalu hanya di kantor, berhenti jadi kepala dinas. Kepala dinas itu berangkat ke Jakarta, bawa proposalnya. Saya akan mendahului kesana, memperkenalkan diri, kemudian memberitahukan kepala dinas yang akan datang bawa proposal. Kalau kita tidak seperti itu, tidak akan bisa maju dan membangun,”tegasnya.

Disebutkan, salah satu contoh hasil bolak balik Jakarta enam bulan terakhir, saat ini Lombok Timur memperoleh Rp 22 miliar lebih untuk membangun jalan, kastoriet dan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lainnya di Kawasan Ekas Kecamatan Jerowaru. Anggaran Rp 22 miliar yang sedang di eksekusi pemerintah pusat itu, tidak transit ke kas daerah. Melainkan, proses pengerjaan, Lelang dan sebagainya, sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Lombok Timur tinggal memanfaatkan apa yang dibangun pemerintah pusat. 

Belum lagi di Kawasan Transmigrasi Puncak Jeringo Kecamatan Suela, juga pemerintah pusat akan menggelontorkan dana cukup besar, kendati hingga saat ini besarannya belum diketahui. 

“Ini cara kita mengembalikan anggaran yang terkena efisiensi. Kita akan berusaha memulihkan anggaran yang di kurangi pemerintah pusat. Salah satunya juga melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan yakin akan bisa mencapai target, mengingat masih ada waktu,”pungkasnya seraya beberkan, dalam waktu dekat kita akan menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang di serahkan Presiden. Saya tidak bangga dengan penghargaan, tapi yang buat saya bangga insentifnya Rp 7,6 miliar, untuk dimanfaatkan membangun Lombok Timur. (gl)