H Haerul Warisin

LOMBOK TIMUR I gadalombok.co- Belakangan ini, sejumlah Desa di Lombok Timur, di demo warganya karena dugaan permainan Dana Desa (DD). Terhadap Desa yang pimpin Penjabat Sementara (PJS) diduga bermain DD, Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin, tegaskan tidak segan-segan memecatnya menjadi PJS Kepala Desa.

“Kalau Desa itu dibawa kewenangan saya, akan dipecat. Dan harus kembalikan uang dana desa yang sudah mereka pakai. Jangan main-main dengan dana desa,”tegas H Haerul Warisin, Bupati Lombok Timur, di Pendopo, (9/1/2026)

Ia menegaskan, sejak beberapa desa dibawah kewenangannya menentukan PJS dan bergolak, ia langsung meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan dan penagihan. Jika benar mereka sudah mengambil uang rakyat, akan diberhentikan dari jabatannya. 

“Kita berhentikan, tapi tetap dikejar masalah uang rakyat. Tidak boleh itu di main-mainkan,”tegasnya lagi.

Apa yang dikatakan sejumlah pegiat sosial kemasyarakatan di media sosial, memang benar adanya. Yang buatnya heran, harusnya mereka membuat perencanaan dulu, setelah perencanaan matang baru dilaksanakan dan lalu dibayar. Tapi yang terjadi sebaliknya, perencanaan baru dibuat dan perencanaan itu belum dikerjakan, tapi uang sudah diambil. 

“Tidak ada prinsip seperti itu, apalagi alasan minjam uang. Kalau seperti itu, sama artinya gali lubang hukum sendiri,”lugasnya.

Dari itu mencegah praktek serupa terjadi, kedepan pihaknya wacanakan akan membuat Peraturan Bupati (Perbup) bagaimana DD dipergunakan. Sebab sekarang aturan ditingkat bawah terhadap penggunaan DD masih kosong.

“Silahkan kalau ada masalah, laporkan sama saya. Soal adanya semua anggota BPD yang mundur di Desa Suradadi, sebenarnya tidak boleh begitu juga. Kalau ada masalah silahkan lapor ke saya,”pungkasnya dan kembali menegaskan, inspektorat harus kejar PJS yang permainkan dana desa. (gl)