POSE : BPBPK NTB dan Bupati foto bersama kepala desa penerima hibah Pamsimas.


LOMBOK TIMUR I gadalombok.co - Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB, menyerahkan Hibah Pamsimas pada empat pemerintah desa. Pamsimas tersebut, diterima Desa Kotaraja, Desa Lendang Nangka Utara, Desa Kalijaga dan Desa Bagik Payung Timur. Penyerahan Pamsimas, berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur, (11/3/2026). 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur, H Ahmad Dewanto Hadi, menjelaskan, hibah Pamsimas yang serahkan ini, program penyediaan air minum berbasis masyarakat tahun 2025. Tahapan Pamsimas yang telah dilaksanakan di empat desa, Januari sampai Juni 2025 dilakukan penetapan desa penerima hibah Pamsimas, kemudian dilakukan perencanaan dan pendampingan fasilitator. Bulan Agustus sampai November pelaksanaan kegiatan fisik, dan Desember pekerjaan Pamsimas rampung. 

"Pamsimas yang diterima empat Desa ini, sudah beroperasi,"katanya.

Disebutkan, sejak tahun 2014 lalu program Pamsimas masuk di Lombok Timur. Namun saat ini terjadi perbedaan pola, kalau dulu pembiayaannya langsung APBN diserahkan pada Pemerintah Daerah, namun beberapa tahun terakhir dilaksanakan kementerian PUPR melalui BPBPK.

Sejak tahun 2014, sudah 115 Desa penerima hibah Pamsimas, memberikan manfaat pada 144.310 jiwa. Sedangkan tahun 2025 ditargetkan tambahan akses air minum melalui Pamsimas, 640 Sambungan Rumah (SR) baru menyasar 3.200 jiwa. Akan tetapi yang terealisasi dari target 2025 sebanyak 486 SR menyasar 2.430 jiwa. 

Diakuinya memang beberapa Pamsimas yang telah terbangun, tidak maksimal sebagaimana amanat program. Sehingga hal ini menjadi PR bersama, untuk merevitalisasi fungsi Pamsimas. 

"Mudahan kehadiran Pamsimas ini, pengelolaannya berdasarkan kesepakatan di tingkat bawah, baik itu tata kelola hingga menyangkut iuran,"terangnya.

Disinggungnya kaitan dengan perkembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan, juga dalam rangka memenuhi target 100 liter per detik. Seluruh SR yang di mandatkan Direktorat Jendral Cipta Karya, telah selesai dikerjakan. 

"Tahun 2026 ini pemerintah membuat sambungan rumah baru di Desa Sekaroh, Desa Serewe, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP),"ucapnya. 

Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II BPBPK NTB, Eko Prabowo, mengapresiasi berbagai capaian pembangunan infrastruktur air bersih di NTB, termasuk di Kabupaten Lombok Timur. Meskipun diakui masih terdapat kekurangan yang perlu dikejar, sinergi dengan PDAM tetap menjadi kunci utama dalam penyempurnaan layanan.

"Yang paling penting kami titipkan pada semua stakeholder holder, seluruh aset yang sudah tertanam di Lombok Timur, jaga aspek fungsi, kemanfaatan, dan keberlanjutan,"ucapnya. 

Tiga aspek terhadap aset itu penting di jaga, karena menjadi barometer utama bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan alokasi anggaran atau usulan program baru dari APBN di masa mendatang.

"Kami akan berusaha memberikan apa yang bisa diberikan, dengan mengusulkan melalui APBN,"lugasnya. 

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, mengatakan, momentum ramadan merupakan saat yang tepat, melaksanakan serah terima fasilitas air bersih sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah, memperluas akses air bersih di wilayah perdesaan, guna meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

"Jaga dan rawat Pamsimas ini secara mandiri. Karena ini fasilitas yang dibangunkan negara, menjadi solusi permanen bagi pemenuhan kebutuhan air bersih,"tegasnya. 

Disebutkan, kepala desa jangan hanya bangga saat menerima bantuan sarana Pamsimas, namun abai dalam pemeliharaannya yang mengakibatkan biaya perbaikan di masa depan, jauh lebih besar daripada biaya perawatan rutin.

Dari itu agar Pamsimas memiliki berkelanjutan dan tidak tersandung politik, Bupati mendorong Kepala Desa membentuk pengurus Pamsimas tersendiri. Agar memiliki payung hukum kuat, Kepala Desa juga diminta membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan Pamsimas tersebut. 

"Kalau punya struktur tersendiri dan payung hukum, maka akan kuat. Kalau tidak, nanti berganti kepala desa, lain kepentingan maka akan terganggu. Akhirnya menjadi mangkrak dan sebagainya,"ucap Warisin. 

Kaitan dengan SPAM Pantai Selatan, Pemerintah Daerah tengah merencanakan optimalisasi layanan agar target 7.000 SR, dapat segera terpenuhi tanpa terkendala penurunan debit saat musim kemarau tiba. Untuk itu, Bupati mengajak seluruh pihak untuk menjaga ekosistem air secara menyeluruh, baik di wilayah hulu maupun hilir, demi menjamin ketersediaan pasokan air jangka panjang.

"Mengingat kompleksitas pengelolaan air minum, masyarakat bersabar jika terjadi gangguan aliran air,"terangnya seraya mengingatkan PDAM untuk selalu proaktif memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan. (gl)