WARISIN : Yang Buat Data Abal-Abal Saya Tindak Tegas

Bupati Lombok Timur menggenjot semua pihak untuk percepatan pendataan dan perbaikan data masyarakat miskin, dalam aktivasi portal Perlinsos.


LOMBOK TIMUR– Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur bersama Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) melakukan percepatan aktivasi portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Lombok Timur. Percepatan aktivasi Perlinsos itu, menghadirkan BPKP di Pendopo Bupati Lombok Timur, melibatkan operator LKKS, relawan Perlinsos, dan lainnya, (23/7/2026).

Koordinator Pengawas Bidang Sosial, BPKP, Ahmad Bashori, menyebutkan, Lombok Timur salah satu dari 47 daerah di Indonesia, yang ditetapkan sebagai lokasi pilot project digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) melalui Portal Perlinsos. Dalam hal ini, salah satu tugas BPKP, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Perlinsos. Program ini di Lombok Timur, menurutnya relatif melambat, sejak januari sampai Juli ini baru mencapai 1,24 persen. 

Bahkan hasil monitoring di lapangan, menunjukkan 80 persen masyarakat penerima manfaat belum mengetahui keberadaan Portal Perlinsos ini. Rendahnya capaian itu, dipengaruhi belum optimalnya sinergi antar perangkat daerah, belum tersusunnya strategi dan rencana aksi percepatan digitalisasi. 

“Perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) dikuatkan SK Bupati. Penyusunan strategi dan rencana aksi percepatan digitalisasi bantuan sosial dan lainnya,” tegasnya.

Merespon capaian awal digitalisasi bantuan sosial yang masih tergolong rendah, Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin, menginstruksikan pembenahan total data kemiskinan. Pembenahan itu dengan mengerahkan jajaran pejabat daerah hingga ratusan relawan, untuk memastikan akurasi data masyarakat penerima manfaat. 

“Kami tidak terkejut saat mendengar capaian awal yang masih di sekitar 1,24 persen. Hal itu kami pahami, mengingat jumlah penduduk yang besar dengan angka kemiskinan yang tinggi,” lugasnya.

Warisin mengaku, baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan awal dari dinas terkait, yang menyampaikan prosesnya memang belum bergerak optimal, dan masih perlu pembenahan. Menurutnya, Ini hal yang wajar di tahap awal. Namun pihaknya meyakinkan BPKP, bahwa Lombok timur biasa bekerja cepat. 

"Jumlah penduduk kita banyak dan tingkat kemiskinan kita juga banyak, saya yakin pendataan kita nantinya akan jauh lebih lengkap,” ketusnya.

Bupati percaya, momentum aktivasi ini merupakan kesempatan emas, untuk melakukan perbaikan dan akurasi data kemiskinan secara menyeluruh. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai kritik dan tuduhan tidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial selama ini.

“Ini waktu yang sangat tepat untuk kita tuntaskan bersama. Saya akan bertindak tegas, tidak boleh ada lagi data yang abal-abal atau tidak akurat," lugasnya.

Untuk itu, Bupati akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon 2 dan 3 serta Koordinator PKH, untuk memetakan langkah teknis, serta membentuk satgas dan tim kerja.

“Jika kita yang mengemban tugas ini justru melenceng, tentu dosa besar yang kita dapatkan," pungkas Warisin mengutip Surah An-Nisa ayat 58 (gl)