gadalombok.co
PERINGATI : Penjabat Bupati Lombok Timur didampingi Inspektur Daerah, memperingati Hakordia secara daring, di ruang rapat Bupati Lombok Timur.

 

LOMBOK TIMUR I gadalombok.co- Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di ikuti daring Penjabat Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik. Hakordia digelar secara daring, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (9/12/2024). 

Hakordia Tahun ini mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”. Peringatan Hakordia ini, diharapkan dapat menjadi momentum penting, memperkuat komitmen bersama dalam memberantas korupsi, dan mendorong terciptanya budaya anti korupsi di Indonesia. Hal itu, tentunya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Ketua KPK RI, Nawawi Pomolango, menguraikan berbagai upaya dan capaian KPK, dalam upaya mencegah hingga memberantas korupsi. Disadarinya, tantangan pemberantasan korupsi sangat besar. Akan tetapi komitmen Pemerintah dan berbagai pihak, memberikan kepercayaan kepada KPK, dapat bekerja independen dan transparan, sehingga pemerintah yang bersih dapat diwujudkan. 

"Diharapkan Hakordia ini menjadi momentum untuk dapat melakukan refleksi, sejauh mana kontribusi masing-masing individu, maupun lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi,"tegasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan, Budi Gunawan, memberikan apresiasinya atas kerja keras yang dilakukan KPK, untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Di tegaskan, komitmen Pemerintah memberantas korupsi dapat dilihat dari misi ke-7 Asta Cita, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Salah satu strategi utama pemberantasan korupsi, dilakukan melalui perbaikan dan pengembangan layanan dengan transformasi digital, termasuk reformasi sistemik pada aspek birokrasi pemerintah. 

"Saya mengajak seluruh pihak, terus menggelorakan perbaikan sistem, dalam upaya pencegahan korupsi. Diperlukan dukungan dan penguatan KPK, melalui sinergisitas kementerian atau lembaga hingga daerah,"terangnya. (gl/01)