BERTEMU : Bupati Lombok Timur bersama Sekda dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, bertemu Direktur pesisir dan pulau-pulau kecil KKP RI.


LOMBOK TIMUR I gadalombok.co - Lombok Timur memiliki tak kurang dari 44 pulau kecil atau gili. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sedang melakukan inventarisasi dan penyertifikatan pulau-pulau kecil tersebut, agar bisa di manfaatkan utamanya untuk investasi dan pengembangan pariwisata. 

KItan dengan pengelolaan pulau kecil untuk investasi pariwisata, Bupati Lombok Timur, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur, bertemu Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jendral (Dirjen) Pengelolaan Kelautan. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Selaru, Gedung Mina Bahari KKP RI tersebut, diantaranya membahas tindak lanjut rencana pengembangan dan pemanfaatan Gugusan Gili Kondo.

"Kita berharap, upaya ini nantinya tidak saja berhasil mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Gili Kondo dan sekitarnya, tetapi berdampak lebih luas bagi masyarakat Lombok Timur,"ucap H Haerul Warisin, Bupati Lombok Timur (22/10/2025)

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur, Muhamad Zainudin, mengatakan, besarnya potensi kawasan Gili Kondo baik di daratan mau pun bawah laut, menjadi alasan Gili Kondo dipilih untuk pengembangan pariwisata. 

Dengan sertifikasi dan perizinan yang akan difasilitasi KKP ini, maka pemerintah daerah memiliki posisi kuat dalam pengelolaannya. Sementara itu penanam modal atau investor, juga mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam berinvestasi.

“Kita nanti juga akan mengurus izin pemanfaatan bawah lautnya. Jadinya orang berinvestasi tidak perlu mengurus izin membangunnya, izin pemanfaatan bawah lautnya, itu sudah satu paket,”tegasnya.

Sertifikasi tersebut ungkapnya lebih jauh, ditargetkan rampung pada Desember tahun 2025 ini. Sehingga pada tahun 2026 mendatang investasi sudah dapat masuk 

"Jika investasi masuk, diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti terhadap pendapatan asli daerah,"pungkasnya. (gl)