RAKOR : Kepala DP3AKB Lombok Timur, memimpin Rakor Bangga melibatkan UPT DP3AKB dan pihak terkait lainnya.


LOMBOK TIMUR I gadalombok.co – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, Rapat Koordinasi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Sekaligus melakukan evaluasi terhadap sejumlah program yang telah terlaksana. Rakor berlangsung di Rupatama II Kantor Bupati Lombok Timur, (2/10/2025).

Kepala DP3AKB Lombok Timur, H Ahmat, menjelaskan, mengapa menghadirkan coordinator Tim Pendamping Kelurga (TPK), Koordinator Genting Kabupaten dan Kecamatan, karena berkaitan dengan program Nasional, Kabupaten sampai Desa. Rakor ini sekaligus akan mengevaluasi terhadap program yang selama ini telah dilaksanakan, sudah sejauh mana program itu berjalan. 

“Rapat kordinasi dan evaluasi ini, untuk mengukur kekuatan dan kemampuan, karena semua harus memiliki target yang harus dicapai,”terangnya.

Ia mengungkapkan, banyaknya permasalahan terjadi dilapangan terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Berdasarkan peraturan yang ada mau pun surat dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), DP3AKB masuk dalam badan pengawas MBG. Itu sebabnya mengundang semua pihak terkait, nantinya agar mendata berapa banyak Dapur MBG yang beroperasi, berapa yang belum beroperasi dan seberapa banyak yang dilayani. Sebab dalam ketentuan yang ada, minimal 10 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG, untuk Ibu Hamil (Bumil), Ibu Nifas (Bupas) dan  Balita (B3). 

Demikian juga di dalam proses MBG itu, ada keterlibatan Koordinator Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) mendata jumlah sasaran, apakah data stunting itu sampai ke dapur MBG atau tidak.

“Jadi nanti ada peran tim pendamping keluarga (TPK), menjadi distributor MBG ke semua sasaran Bumil, Bupas dan Balita. Nanti akan ada aturan yang harus disepakati. Ini sesuai surat Kementerian Kemendukbangga,”tujarnya. 

Ia menyebutkan, beberapa waktu lalu pihaknya telah turun melakukan uji petik ke Semua UPTD DP3AKB. Hasilnya, banyak yang dinilai pemahaman belum maksimal, terutama peran dan fungsi TPK juga banyak yang tidak dipahami. 

Lanjutnya, peran UPTD DP3AKB selaku manajer di Kecamatan, harus mempersiapkan TPK yang jumlahnya mencapai 3.062 orang. Kalau saja satu orang TPK masing-masing melakukan pendampingan terhadap satu Bumil, satu Bupas dan satu balita, serta satu Calon Pengantin (Catin), maka hasilnya akan luar biasa. Tapi fakta lapangan, dari 3.062 TPK di Lombok Timur, hanya 25 persen yang bekerja. Padahal hajatan awal, semakin banyak TPK maka beban kerja akan berkurang. 

“Yang kami temukan saat uji petik ini, malah rata-rata yang bekerja kader KB dan PKK. Ini sebagai bahan evaluasi kita bersama,”lugasnya. 

Lebih jauh diungkapkan Ahmat, nantinya beban kerja TPK akan di tambah. TPK akan dilibatkan di Dapur MBG, dan terlibat dalam proses distribusi serta pengawasan MBG. Proses pengawasan MBG melibatkan TPK, untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan seperti di daerah lain, memastikan distribusi MBG tepat sasaran dan lainnya.

“Dasar kerjanya nanti surat tugas dari Dinas P3KB. Sasaran distribusi, ibu hamil, ibu menyusui (Bufas), dan balita. Yang distribusi TPK. Nantinya TPK per sasaran diberikan insentif Rp. 1000. Namun sebelum di distribusi, dilakukan pengecekan dulu,”tandasnya.

Pada kesempatan itu, ia berharap semua bekerja dengan baik dan maksimal, serta aktif melaporkan data setiap perkembangan dilapangan. “Untuk di tahu, anggaran 2026 nanti otomatis turun dari sebelumnya, karena terjadi efisiensi. Jadi, pintar-pintar kita menggunakan anggaran. Keberadaan TPK juga masih dibutuhkan, tapi mungkin nanti jumlahnya yang akan dirasionalisasikan,”tutup Ahmat. (gl)