Tidak Ada Karena Senang dan Tidak Senang Apalagi Musuhan

SUMPAH : Para pejabat eselon dua, eselon tiga dan empat, saat di Lantik dan diambil sumpah jabatannya, di Ballroom Kantor Bupati.

LOMBOK TIMUR I gadalombok.co - Sebanyak 18 Pejabat eselon dua Lombok Timur, di Lantik. Selain itu, juga terdapat eselon tiga (pejabat administrator) dan eselon empat (pengawas), yang turut di ambil sumpah jabatannya. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Wakil Bupati Lombok Timur, H Moh. Edwin Hadiwijaya, di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, kemarin.

Dari 18 Pejabat eselon dua yang di Lantik, Iswan Rakhmadi menjabat Sekretaris DPRD, H Ahyan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Hairi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Husnul Basri Asisten Administrasi Umum, Muhamad Azlan Staf Ahli bidang ekonomi dan pembangunan, Mahsin staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, HM Abadi staf ahli bidang politik, hukum dan pemerintahan. 

Kasat Pol PP diemban Salmun Rahman, Kepala Dinas Perhubungan Muhamad Safwan, H Pathurrahman Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) H Hasbi Santoso, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Baiq Farida Apriani, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi H Suroto.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan di jabat Slamet Alimin, Kepala DPMPTSP H Achsan Nasirul Huda, Kepala Dinas Perdagangan Hadi Fathurrahman, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) H Lalu Dami Ahyani, dan Kepala Dinas Perindustrian H Lalu Haryadi Suranggana.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin mengatakan, sangat berbeda kalau kita kembali tahun 2013, saat itu menjabat Wakil Bupati, ada sebendel nama yang harus di promosikan, harus di nonjobkan dan harus di naikkan. Dan itu sudah di alami dan sempat menangis kala itu. Sekarang ini, tidak ada pejabat eselon dua non job. 

Dikatakan, pelantikan ini tidak ada karena senang atau tidak senang, tidak ada karena merasa ada musuh. Karena itu permintaannya terhadap yang telah dilantik, memiliki inspiratif, solutif dan adaptif dan itu harus ada. Jangan merasa saat ini staf ahli dan besok tidak bisa menjadi kepala dinas. Dan jangan karena merasa sebagai staf ahli kemudian tidak bekerja.

"Sebagai pejabat harus bertanggungjawab kepada negara, daerah dan rakyat. Kecuali tidak menjadi pejabat,"tegasnya.

Semangat kerja ini menjadi kunci utama, tunjukkan memiliki inspirasi dan jalan keluar terhadap persoalan yang ada di Daerah ini. Jangan merasa capek. Justru mutasi dan rotasi dilakukan menurutnya karena terlalu monoton. 

"Kalau BUMN kenapa setahu dua tahun mutasi, supaya tetap segar. Kalau sudah lima tahun, nambah lagi maka lesu dunia ini. Ini salah satu pola saya kembangkan, supaya ada perubahan, ada kembali memori kepala kita jadi tetap segar,"terangnya.

"Mutasi dan rotasi ini tidak ada kaitan dengan hal hal lain, murni untuk penyegaran dan memikirkan hal hal baru, melahirkan ide-ide cemerlang, masyarakat sejahtera dan seterusnya. Dan jangan pernah capek,"sambungnya.

Kekurangan di Lombok Timur ditegaskan cukup banyak. Ia inginkan bagaimana Lombok Timur bisa diakui orang luar menjadi Kabupaten yang bisa membanggakan. Terlebih, Lombok Timur merupakan daerah yang lengkap dari sisi potensinya, baik potensi laut, gunung, dan sebagainya. 

"Jabatan yang diemban sekarang ini, jabatan yang harus dipertanggungjawabkan. Seiring sumpah diucapkan, bahwa pelantikan dan sumpah ini tidak saja disaksikan kita semua, tapi juga oleh Tuhan yang maha kuasa,"lugasnya.

Disinggungnya beberapa OPD yang mengalami kekosongan, seperti Dinas Kesehatan, RSUD dr Soedjono Selong, dan beberapa OPD lainnya, akan di isi dengan Pelaksana Tugas (PLT). Memang pihaknya juga masih menunggu Panitia Seleksi (Pansel) dan mutasi, yang kemungkinan terjadi, dimana ada yang dari Lombok Timur keluar ke Provinsi dan ada juga yang dari Provinsi keluar ke Lombok Timur. Sehingga, kekosongan pejabat tersebut akan di isi PLT 

"Jabatan pelaksana tugas maksimal enam bulan. Jadi nanti kita lihat, apakah kita akan Pansel-kan, atau lewat Jobfit. Jadi tergantung, nanti kita lihat,"ketusnya. 

Kembali Warisin menyebutkan, pada masa kepemimpinannya ditegaskan tidak ada pejabat yang non job. Karena begitu di usulkan, kalau tidak setara dengan tempat duduk yang baru, maka tidak bisa masuk dalam sistemnya. 

"Harus ingat, jabatan fungsional itu juga bagian dari jabatan. Sekali lagi tidak ada non job,"pungkasnya.(gl)