RAKOR : TPID Lombok Timur, mengikuti Rakor yang di pimpin Kemendagri, secara virtual melalui Command Center.


LOMBOK TIMUR I gadalombok.co - Memasuki bulan suci ramadan, menjaga stabilitas harga sebagai upaya pengendalian inflasi daerah menjadi komitmen Pemerintah Lombok Timur. Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Lombok Timur, juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor, untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, tanpa beban kenaikan harga yang signifikan.

Komitmen tersebut, ditegaskan TPID Lombok Timur, pada Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual, yang di ikuti dari Ruang Command Center, (18/2/2026) 

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyoroti potensi kenaikan harga menjelang Ramadan, salah satu periode rawan inflasi di berbagai daerah. Sehingga ia mengingatkan, pemerintah daerah harus bekerja lebih cepat, responsif, dan terukur dalam menjaga stabilitas harga pangan.

“Pemerintah daerah perlu memastikan distribusi dan pasokan komoditas strategis tetap aman. Pengendalian inflasi harus dilakukan dengan konsisten, agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Tomsi Tohir kembali menegaskan, pentingnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dinamika harga pangan. Dalam laporan perkembangan inflasi mingguan, Lombok Timur menjadi sorotan Tomsi. Lombok Timur tercatat sebagai daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Provinsi NTB pada Minggu ke-2 Februari. Lombok Timur juga berada di urutan pertama, dengan perubahan IPH 7,30 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi di Indonesia dari 360 kabupaten dan kota.

Tiga komoditas dengan andil kenaikan terbesar di Lombok Timur berasal dari, cabai rawit 6,4529 persen, cabai merah 0,7033 persen, dan daging sapi 0,5886 persen. Lonjakan harga pada komoditas pangan ini menjadi perhatian khusus daerah menjelang bulan Ramadan, yang biasanya ditandai dengan meningkatnya permintaan masyarakat.

“Sebagai aparatur pemerintah, kita harus mampu mengantisipasi potensi kenaikan harga sedini mungkin. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah didorong untuk melakukan langkah-langkah konkret, mulai dari pengamanan stok, kelancaran distribusi, pemantauan harga harian, hingga pelaksanaan operasi pasar jika diperlukan. Upaya ini harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah daerah, OPD teknis, hingga pemerintah desa.

Selain inflasi, rakor juga menyoroti penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, khususnya bagi pelaku usaha pangan. Sertifikasi halal dianggap penting, untuk memberikan perlindungan konsumen dan meningkatkan daya saing produk lokal, terutama menghadapi meningkatnya aktivitas konsumsi selama Ramadan.

Selain itu juga, Rakor tersebut  membahas evaluasi nasional terkait Program 3 Juta Rumah yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat, dalam penyediaan hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah diminta memastikan dukungan tata ruang, percepatan perizinan, dan fasilitasi pembangunan agar program berjalan efektif. (gl)