Bansos Mengacu DTSEN

TEGASKAN : Sekda Lombok Timur, tegaskan safari ramadan wadah silaturahmi pemerintah dengan masyarakat Lombok Timur.

LOMBOK TIMUR I gadalombok.co - Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, menegaskan Safari Ramadan bertujuan untuk mempererat hubungan komunikasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur dengan masyarakat. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah, HM Juaini Taofik, dalam Safari Ramadan di Masjid Sirojul Munir, Dusun Montong Agung Desa Danger Kecamatan Masbagik Lombok Timur, (10/3/2026). 

"Kalau ada hal-hal ditengah masyarakat, bila sudah bertemu, pasti ada yang bisa di hasilkan,"tegasnya.

Dijelaskan, total masjid di Lombok Timur, mencapai 1.348 Masjid. Sementara yang di kunjungi tim Safari Ramadan, lebih dari 21 Masjid. "Tim safari di bagi empat, tim satu Bupati, Tim dua Wakil Bupati, tim tiga sekretaris daerah dan tim empat Baznas Lombok Timur,"tandasnya.

Dikatakan Sekda, tahun 2025 salah satu program Bupati, menggelontorkan paket bantuan Sembako sebesar Rp 40 miliar, menyasar 240 ribu penerima manfaat. Tahun ini kembali Bupati menganggarkan Rp 30 miliar paket sembako, dengan sasaran 138 ribu penerima manfaat. 

"Besok (hari ini, red) bantuan paket sembako di launching Bupati di Kantor Desa Masbagik Selatan,"terangnya.

Lanjutnya, karena menyangkut banyak masyarakat, Kepala Desa ditegaskan pasti sudah diberikan konsep atau bocoran oleh Dinas Sosial. Data penerima manfaat diambil dari data masyarakat paling bawah. Kendati ada perbedaan terkait data, namun diarahkan Presiden, data penyaluran bantuan sosial, diambil melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sehingga kebijakan Bupati, penyaluran bantuan sosial paket sembako ini, tetap mengacu pada DTSEN. 

"Karena data mengacu DTSEN, sehingga posisi pemerintah hanya membagi saja. Maunya Bupati semua dapat, tapi anggaran terbatas sehingga tidak bisa mengcover semua masyarakat Lombok Timur,"lugasnya.

Pesan Bupati ungkap Juaini, bagaimana saling membantu dimana masyarakat miskin dipastikan mempunyai kartu BPJS kesehatan. 

"Kalau ada masyarakat miskin belum tercover BPJS Kesehatan, laporkan segera secara berjenjang, supaya memiliki KTP Online. Kalau sudah ada KTP online, gampang di uruskan BPJS kesehatan, nanti dibayarkan pemerintah,"ketusnya.

Disinggungnya kaitan dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, Pemerintah Daerah kemungkinan menggelar Pilkades serentak diawal tahun 2027. 

"Meski pemilihan kepala desa serentak diperkirakan awal tahun 2027, tapi tahapan Pilkades tetap di mulai pada akhir 2026,"pungkasnya. (gl)