Wakil Bupati Lombok Timur, mengambil sumpah jabatan Kepala Dinas Dukcapil dan Inspektur Daerah serta pejabat eselon empat lainnya di Pendopo Bupati.


LOMBOK TIMUR I gadalombok.co - Gerbong mutasi kembali bergulir di Lombok Timur.  Dua pejabat Eselon II yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Inspektur Daerah dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Selain itu, juga melantik 19 pejabat eselon IV, mulai dari kepala UPT Dukcapil, dan penjabat eselon IV lainnya, di Pendopo Bupati Lombok Timur, 19/10/2026). 

Kepala Dinas Dukcapil, dijabat Husnul Basri sebelumnya Asisten III Setdakab Lombok Timur. Sedangkan Inspektur Daerah, dijabat Parihin. 

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menegaskan, Inspektur Daerah sudah ditunggu-tunggu, karena jabatan inspektur daerah cukup lama tidak punya yang berstatus definitif. Sehingga untuk mengisi jabatan Inspektur Daerah pada Inspektorat, semua ikut campur, baik itu Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda), demi untuk mendapat ijin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan. 

“Prosesnya sangat rumit (kepala Dinas Dukcapil, red), tidak seperti yang lain. Keduanya di uji, meski begitu harus tetap kerja baik, kalau tidak kerja baik akan kita Ganti,”lugasnya.

“Kita yakin, karena banyak jabatan pernah di duduki Kadis Dukcapil yang baru, jangan malu bertanya pada bidang setempat, apa hambatan dialami di Dukcapil. Masyarakat berharap identitas kependudukan, karena KTP sekarang berbeda dengan dulu, semua jenis kebutuhan baik BPJS Kesehatan dan lainnya harus ada KTP. Nanti dilihat masyarakat mana yang belum punya KTP, di unit kerja itu menjadi atensi,” tambah orang nomor satu di Lombok Timur ini. 

Bupati mengingatkan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar sebelum bekerja tetap apel di kantor masing-masing. Semua kepala OPD,di inginkan jangan sungkan pimpin apel, karena keberadaan eselon dua untuk memberikan wejangan dan saran pada staf dibawahnya, itu sangat penting karena menjadi orang tua di Kantor tersebut. 

Lanjutnya, tolok ukur menjadi seorang pejabat, bukan seberapa besar anggaran yang dikelola dan bukan pula seberapa banyak pegawainya. Tapi bagaimana memimpin pada instansi tersebut, dengan membuat kenyamanan, keberhasilan, saran dan wejangan dan lainnya pada bawahan.

“Kita tidak mau mendengar Kepala BKPSDM menandatangani hal-hal yang tidak baik. Jangan gampang pecat orang, tapi kita harus punya hati Nurani,” ucapnya.

Begitu sulitnya menjadi ASN tiba-tiba dengan gampang mau pecat orang, termasuk salah satunya PPPK Montong Gading dan PPPK Jerowaru diduga melakukan kesalahan, menurutnya hal itu tidak murni kesalahan staf itu sendiri. Ketika itu terjadi, menjadi pertanyaannya pernahkah kepala sekolah tersebut mengingatkan dan sebagainya.

Kepala OPD juga penting melakukan hal itu, supaya tidak lagi mendengar hal-hal tidak positif dilakukan staf. 

“Manakala terjadi permasalahan, proses-proses itu harus jelas, jangan buat dosa atas apa yang menjadi kewenangan kita,”tegasnya. 

“Saya minta bantuan semua kepala OPD, tetap berikan wejangan pada staf, supaya tidak tumpang tindih dalam melaksanakan Tupoksi masing-masing,” sambung Warisin. 

Warisin mengajak, semua pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, menjauhkan diri dari sifat iri dan dengki. Apalagi memfitnah teman sendiri. Yang di inginkannya, pegawai di OPD memiliki informasi yang baik pada atasannya. Termasuk informasi kepada Bupati. Jangan hanya ketika informasi baik dan menguntungkan lalu diam, sebaliknya ketika informasi tidak baik baru datang ke Bupati. 

“Ingat kita adalah pelayan, dan saya dimana-mana tidak akan bosan mengingatkan pelayanan ini. Setinggi apa pun jabatan kita akan mati,”lugasnya dan mengatakan, sebagai pimpinan agar menjadi suri tauladan. 

Kita bekerja atas apa yang menjadi sumpah kita, bahwa akan bekerja tidak saja disaksikan saat dilantik saja, tapi di saksikan oleh Allah SWT,” pungkasnya. (gl)